OPTIMALISASI PENERAPAN VALUE ADDED TAX (VAT) DALAM TRANSAKSI MURABAHAH DAN IJARAH PADA BANK SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Abstrak

Industri perbankan syariah di Indonesia, yang berlandaskan akad Murabahah (jual beli dengan mark-up) dan Ijarah (sewa), secara historis menghadapi konflik klasifikasi perpajakan yang memicu isu pajak berganda (double taxation)  pada PPN. Konflik ini muncul karena otoritas pajak cenderung melihat Murabahah sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) murni, bukan jasa pembiayaan, sehingga PPN dikenakan dua kali (saat bank membeli dari supplier dan saat menjual ke nasabah), yang secara signifikan meningkatkan cost of financing dan mengancam daya saing syariah. Momentum pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 menjadi titik balik krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan PPN dalam UU HPP terhadap transaksi Murabahah dan Ijarah, serta merumuskan model penerapan PPN yang optimal, adil, dan memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis kajian pustaka (Library Research), menelaah landasan teoritis PPN dan prinsip Destination Principle, serta menganalisis perlakuan PPN pada akad syariah pra- dan pasca-UU HPP. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU HPP telah menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan solusi permanen dengan memotong mata rantai PPN dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi pasca-UU HPP harus diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan yang secara eksplisit menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN hanya pada margin keuntungan bank dan bukan pada harga pokok barang. Perlakuan serupa juga harus diterapkan pada Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), di mana transfer kepemilikan akhir diakui sebagai bagian integral pembiayaan. Optimalisasi ini krusial untuk menciptakan keseimbangan fiscal dan level playing field bagi industri syariah, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan daya saing.